Aburizal Bakrie Paparkan Empat Pilar Menuju Negara Kesejahteraan

arb2_copy_8521_20130604152507

Aburizal Bakrie mengatakan, setidaknya ada empat pilar utama menuju negara kesejahteraan. Keempat pilar tersebut adalah pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan, stabilitas negara dan nasionalisme. Hal ini disampaikannya dihadapan sekitar 50 ilmuwan berbagai disiplin ilmu dalam Dialog Visi Negara Kesejahteraan 2045 di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya (UB), Selasa (4/6). Dialog tematik ini diselenggarakan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Mulawarman (Unmul) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Di UB, tema yang diangkat adalah "Membangun Dari Desa: Koperasi, UMKM dan Pendidikan, Kesejahteraan, Jaminan Sosial.

Visi Negara Kesejahteraan 2045 merupakan blue print pembangunan nasional di segala bidang yang sedang disusun oleh Partai Golongan Karya (Golkar) guna mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan yakni Indonesia yang bersatu, maju, mandiri, adil dan sejahtera. Ketua Komite Blue Print Pembangunan Nasional DPP Partai Golkar, Theo L. Sambuaga menyampaikan dialog ini diharap bisa menyumbang pemikiran dan kritik guna memberi bobot yang makin tinggi dan berkualitas pada blueprint tersebut.

Penyusunan Visi Negara Kesejahteraan 2045, menurut Theo memiliki beberapa tujuan. Yakni sebagai pedoman dan pegangan bagi penyelenggaraan pembangunan nasional, sebagai Visi Calon Presiden RI 2014-2019 dari Partai Golkar, sebagai pedoman bagi Presiden terpilih untuk menyusun Program Pembangunan Nasional, sebagai visi dan sumber gagasan kampanye bagi kader Partai Golkar dalam Pemilu 2014 serta menjadi visi dan program perjuangan kader Partai Golkar yang terpilih sebagai anggota legislative dan eksekutif baik pusat maupun daerah.

"Kontribusi partai pada negara adalah membuat kebijakan tentang apa yang patut dan baik dibuat oleh negara," kata Aburizal Bakrie yang bernama tenar ARB. Visi Indonesia 2045, menurutnya dibuat satu tahun lalu saat bangsa dan negara sedang gonjang ganjing. Visi ini diharapkannya bisa menggantikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di era Orde Baru yang telah dihapuskan.

Jika saat ini pertumbuhan ekonomi mencapai 6.2%, Golkar yakin pada dekade antara 2035-2045 bisa naik dua digit hingga 10%. Hal ini menurut ARB akan tercapai bila ada kebijakan pengelolaan ekonomi yang tidak terlalu konservatif disamping pembangunan ekonomi yang lebih agresif. Diantaranya dengan membangun infrastruktur yang mendorong pembangunan ekonomi yang lebih maju.

Melalui pemerataan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut harus bisa dinikmati pula oleh masyarakat, sementara pemerintah merupakan fasilitator. Upaya ini telah dilakukan ARB saat dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) pada Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika itu, ia menyampaikan pengentasan kemiskinan dilakukan melalui 3 cluster yakni sosial, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan ekonomi masyarakat. Pada bidang sosial, pihaknya telah menjalankan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

"Dengan BOS yang berjalan baik, jika Golkar berkuasa nanti akan digerakkan wajib belajar 12 tahun dan gratis," kata ARB. Sementara melalui jamkesmas, 84 juta masyarakat Indonesia pada Januari 2014 nanti bisa mendapatkan jaminan sosial nasional.

Saat menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), ARB mengaku sempat mengusulkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). "KUR telah membawa dampak besar dimana pemerintah hanya berkontribusi 10% terhadap pemberian jaminan," katanya.

Terkait stabilitas negara, ARB merasa prihatin terhadap fenomena pembiaran aksi anarkhisme padahal menurutnya masyarakat Indonesia hidup di payung Bhineka Tunggal Ika. Pada beberapa daerah konflik seperti Poso dan Tentena, pihaknya telah membantu pendirian pondok pesantren modern yang dikelola oleh Gontor meskipun akhirnya konflik berkecamuk lagi. Akar konflik ini berbeda dengan Papua, yang menurutnya lebih pada persoalan kesejahteraan. "Negara perlu memberikan rasa aman kepada rakyatnya," kata dia. Stabilitas keamanan diberikan melalui pendekatan kesejahteraan serta pengamanan yang tegas sejak awal.

Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Aditya Nusantara | Berita Terbaru | Berita Kampus
Copyright © 2014. IMAKA MALANG - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger